Kabupaten Bungo tertarik mengajukan Hutan Desa

Pendahuluan

Peraturan menteri kehutanan (Permenhut) No:P-.49/Menhut II/ 2008 tentang Hutan Desa yang disosialisasikan di Kantor Bappeda Kabupaten Bungo pada 20 November 2008 oleh Ir. Billy Indra, Direktur Bina Perhutanan Sosial Ditjen RLPS Departemen Kehutanan dan Ir. Made Subadia Gelgel, staf ahli menteri kehutanan bidang kelembagaan. Fasilitasi oleh pemerintah Bungo dan KKI-WARSI, merupakan salah satu  peluang bagi upaya para pihak, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah maupun masyarakat dalam mendorong tercapainya pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan bermanfaat secara ekonomi dan ekologi.

Program pengelolaan hutan lestari berbasiskan masyarakat, merupakan salah satu bentuk pengelolaan hutan yang berorientasi pada tercapainya kelestarian hutan sebagai sumber penghidupan masyarakat adat/lokal oleh mereka sendiri. Masyarakat adat/lokal merupakan masyarakat yang secara historis memiliki ketergantungan dan kemampuan pengelolaan hutan berdasarkan norma dan teknologi lokal. Pengelolaan demikian agar dapat dilaksanakan haruslah mendapat pengakuan dan dukungan. Hal ini dapat terwujud apabila ada instrumen hukum dan kebijaksanaan yang secara nyata memihak kepentingan masyarakat. Pengakuan hak-hak masyarakat atas wilayah hutan dapat dilaksanakan dengan memberdayakan institusi dan tradisi kehutanan masyarakat lokal.

Implementasi model pengelolaan yang berbasiskan rakyat menuntut perubahan-perubahan yang tidak hanya pada tatanan peraturan perundang-undangan, struktur kelembagaan, administrasi dan prosedur, tetapi juga perubahan metode, strategi, teknik-teknik partisipatif, termasuk perubahan sikap dan perilaku aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi UU No.41 Tahun 1999.

Pemerintah Kabupaten Bungo merupakan salah satu dari beberapa kabupaten yang mempunyai komitmen dan konsistensi didalam penyelamatan kawasan hutan berbasiskan masyarakat. Di kabupaten ini ada forum diskusi multipihak yang aktif dan dinamis serta adanya pengakuan hutan dan kawasan hutan seperti Surat Keputusan Bupati No.1249 Tahun 2002 tentang Pengukuhan Hutan Adat Desa Batu Kerbau Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo dan dukungan terhadap inisitaif penyelamatan kawasan Agroforest karet didesa Lubuk Beringin.

Tujuan

  1. Mengidentifikasi pada tahap awal peluang, hambatan dan kebutuhan untuk mendorong inisiatif Hutan Desa di Kabupaten Bungo
  2. Membangun komunikasi awal dengan semua pihak yang akan menjadi aktor utama dan pendukung bagi terimplementasikannya konsep Hutan Desa di Kabupaten Bungo

Keluaran

  1. Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa dipahami oleh para pihak diberbagai level
  2. Terbangunnya dukungan dari para pihak  terhadap insiatif Hutan Desa
  3. Terbangunnya kepercayaan dan komunikasi antar para pihak dalam mendorong pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan, adil dan demokratis dengan konsep Hutan Desa

Apa itu Hutan Desa ?

Hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak. Pengelola hutan desa adalah adalah lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (PERDES) yang bertugas untuk mengelola Hutan Desa yang secara fungsional berada dalam organisasi desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Kehadiran hutan desa memiliki maksud untuk memberikan akses kepada masyarakat setempat melalui lembaga desa dalam memanfaatkan sumberdaya hutan secara lestari.

Hutan desa merupakan tindaklanjut dari Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007  –  Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 dan Perlunya kebijakan operasional dalam pelaksanaan kebijakan hutan desa sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.

Penetapan Areal kerja Hutan Desa

Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi hutan desa meliputi: kawasan hutan lindung dan  kawasan hutan produksi yang belum dibebani hak atau izin dan berada dalam wilayah administrasi desa yang bersangkutan. Izin kelola Hutan desa diberikan kepada pemegang Hak selama 35 tahun.

Fasilitasi oleh pemerintah pusat hingga daerah meliputi: a) diklat pengelolaan hutan; b) pengembangan kelembagaan; c) bimbingan penyusunan rencana kerja hutan desa; d) bimbingan teknik pengelolaan hutan; e) pemberian informasi pasar dan modal; f) pengembangan usaha.

Hak dan kewajiban

Hak-hak yang diberikan kepada Lembaga Desa sebagai Pemegang Hak kelola hutan diantaranya : a) di hutan lindung dapat memanfaatkan kawasan, jasa lingkungan, pemungutan hasil hutan bukan kayu; b) di hutan produksi memanfaatkan kawasan, jasa lingkungan, pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Kewajibannya adalah: a) melaksanakan penataan batas areal kerja; b) menyusun rencana kerja pengelolaan hutan desa selama jangka waktu berlakunya hak; c) melakukan perlindungan hutan; d). melaksanakan penata-usahaan hasil hutan; e). Membayar provisi Sumber Daya Hutan (SDH) dan/atau Dana Rebosiasi (DR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana kerja

Secara periodik paling sedikit 1 kali satu tahun pemegang hak wajib melaporkan progres kegiatan hutan desa, yang didalamnya memuat :

  1. Rencana Kerja dan realisasi kegiatan periodik dan kumulatif: 1)  tata batas areal kerja; 2)  penanaman; 3)  pemeliharaan; 4)  pemanfaatan; dan 5)  rencana perlindungan.
  2. Kendala dalam pelaksanaan: 1)  teknis; dan 2)  administrasi.
  3. Tindak lanjut

Pembinaan dan pengendalian

Pembinaan dan Pengendalian hutan desa dilakukan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota.

Pengahapusan Hak

Proses penghapusan hak kelola didasarkan pada hasil evaluasi yang dilakukan bersama antara pemberi hak dan pemegang hak (lembaga pengelola hutan desa). Penghapusan hak kelola diberlakukan kepada pemegang hak kelola apabila : 1) jangka waktu hak berakhir; 2) dicabut karena sanksi; 3) diserahkan kembali oleh pemegang hak; 4) pemegang hak tidak memenuhi kewajiban.

Potensi wilayah kabupaten Bungo untuk pengembangan Hutan Desa

Kabupaten Bungo memiliki potensi lahan perkebunan seluas ± 284.875,25 Ha. Komoditi unggulan yang dimiliki kabupaten Bungo adalah perkebunan karet dan kelapa sawit. Luasan pertanaman karet 91.470 Ha dengan produksi 32.496 ton/tahun dan kelapa sawit seluas 47.606 Ha dengan produksi  591.785 ton buah segar/tahun. Sementara kawasan hutan seluas ± 182.888 Ha, terdiri dari atas hutan produksi 98.225 Ha ; hutan lindung 13.529 Ha ; Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) 71.134 Ha dan hutan adat desa Batu Kerbau 1.220 Ha ; hutan adat desa Baru Pelepat 780 Ha (Dinas Kehutanan dan Perkebunan, 2008).

Upaya pemerintah kabupaten Bungo dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) :

  1. Telah mengusulkan kepada Menteri Kehutanan untuk pencadangan areal Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas ± 6.000 Ha di Kawasan Hutan Bukit Puncung Kecamatan Rantau Pandan dan Bathin III Ulu.
  2. Akan mendorong implementasi Hutan Desa untuk desa yang berbatasan langsung dengan Kawasan Hutan.

Untuk mewujutkan hutan desa dikabupaten Bungo tidak hanya bertumpu pada pemerintah daerah semata, tetapi harus membangun kerja sama dan pembagian peran multipihak, diharapkan adanya keterlibatan pemerintah pusat dan provinsi, Organisasi Non Pemerintah, Perguruan tinggi, Lembaga Adat, Perbankan dan Dunia Usaha.

Salah satu contoh Desa yang mengelola hutan berbasis masyarakat di Kabupaten Bungo: desa Lubuk Beringin

Luas wilayahnya 2800 Ha dan berbatasan dengan hutan lindung. Tutupan lahannya terdiri dari hutan, kebun karet campur (Rubber Agroforestry), sesap/belukar, kebun kayu manis, sawah. Sumber mata pencaharian utama masyarakat dari hasil menyadap kebun karet.

Tahun 1997 desa Lubuk Beringin mendapat program ICDP-TNKS[1]. Pada saat program tersebut berlangsung, masyarakat membuat kesepakatan desa yang berhubungan dengan upaya pelestarian lingkungan. Kesepakatan tersebut antara lain: 1) masyarakat Lubuk Beringin menghentikan segala aktifitas perambahan hutan lindung; 2) tidak membuka hutan dan lahan pada kelerengan 80 derajat ; 3) menanaman bambu disepajang sepadan sungai sebagai penahan tebing

Kemudian dengan program RUPES[2] melestarikan kebun karet tradisional sebagai kebun karet lindung. Kebun karet selain sebagai sumber pendapatan utama masyarakat juga berfungsi sebagai tempat hidup satwa liar dan berbagai jenis tumbuhan.

Desa ini walaupun akses jalan hanya bisa dilalui roda dua, tetapi masyarakatnya sangat dinamik. Mereka membuat Pembangkit Listrik Tenaga Kincir Air (PLTKA) secara bergotong-royong, dan mereka merasa pentingnya menjaga lingkungan hutan, kebun karet camput dan air. Uniknya model kebun karet campur sebagai contoh ketika terjadi penurunan harga karet masyarakat masih bisa memanfaatkan hasil kebun karet tersebut seperti rotan manau.

Masyarakat desa Lubuk Beringin berupaya menjaga kawasan hutan lindung Rantau Bayur tetapi masih kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Upaya yang dilakukan adalah melarang pembukaan hutan tersebut baik secara lisan dalam bentuk teguran dan himbauan hingga menyampaikan surat kepada dinas terkait. Ancaman perambahah hutan selalu datang dari pihak desa tetangga.

Rencana Tindak Lanjut (RTL) Hutan desa

Konsep hutan desa dan hutan adat berbeda pada pengelolanya, hutan adat dikelola oleh kelompok yang dipilih lembaga adat. Disatu desa bisa ada hutan adat dan hutan desa tergantung pengelolaanya.

Tiga syarat utama yang mutlak dipenuhi sebelum membuat usulan dan rencana penetapan hutan desa adalah :

  1. Kawasan hutan desa dihutan lindung dan hutan produksi yang tidak dibebani hak sebelumnya.
  2. Adanya batas kawasan yang diusulkan dan batas desa secara jelas dalam bentuk peta
  3. Lembaga pengelola hutan desa yang dibentuk dengan peraturan desa (PERDES)

I. Inventarisasi desa-desa yang memiliki potensi wilayah hutan yang dapat diusulkan untuk dijadikan hutan desa diantaranya :

1. Kabupaten Bungo

- Kecamatan Pelepat : desa Baru Pelepat dan Batu Kerbau. Terdapat areal HP ex. HPH Mugi Triman, RKI dan Hutan Lindung.

- Kecamatan Bathin III Ulu : desa Senamat Ulu, Aur Cino, Laman Panjang, Lubuk Beringin, Buat, Sungai Telang. Terdapat hutan Lindung Bukit Rantau Bayur dan ex. HPH Mugi Triman.

- Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang : desa Renah Sungai Ipuh dan pemunyian. Terdapat ex. HPH RKI.

- Kecamatan Tanah Tumbuh : desa Sungai Saraf dan Bukit Kemang. Terdapat ex. HPH RKI.

- Kecamatan Rantau Pandan : desa Talang Sungai Bungo. Terdapat ex. HPH. RKI

2. Kabupaten Batang Hari

- Kecamatan Bathin XXIV: Desa Hajran. Terdapat Ex. HTI PT. Hapadi Krisna Utama.

- Kecamatan Bathin XXIV: Desa Jeluti dan Olak Besar. Terdapat  HTI  Wana Perintis.

- Kecamatan Muara Sebo Ulu: Desa Peninjauan dan Batu Sawar. Terdapat HTI Rimba Kayu Utama.

3. Kabupaten Tebo

- Kecamatan Muara Tabir: Desa Tanah Garo. Terdapat  Ex. HTI. LKU.

- Kecamatan Tebo Ilir : Desa Tuo Ilir dusun Lancar Tiang. Terdapat Ex. HTI. LKU

4.  Kabupaten Sarolangun

- Kecamatan Mandiangin: desa Sungai Butang, Butang Baru dan Jati Baru. Terdapat ex. HTI.

II.  Peta desa dan kawasan hutan

Peta desa dan kawasan hutan dengan skala yang benar yang akan diusulkan. Beberapa desa yang sudah memiliki diantaranya:

1. Kabupaten Bungo: desa Batu Kerbau, Senamat Ulu dan Lubuk Beringin.

2. Kabupaten Batang Hari: desa Hajran dan Jeluti.

Sedangkan desa-desa yang lain yang tersebut pada point I belum memiliki peta batas desa dan kawasan.

III. Lembaga pengelola

Lembaga pengelola bisa berasal dari lembaga atau kelompok yang sudah ada sebagai penanggung jawab. Kelompok pengelola hutan desa yang ada didesa, seperti :

  1. Kelompok Pengelola Konservasi Desa Lubuk Beringin, Kab. Bungo
  2. Kelompok Pengelola Hibah Konservasi Desa (HKD) Laman Panjang , Kab. Bungo
  3. Kelompok Pengelola Kebun Karet Dusun (KKD) Buat, Kab. Bungo
  4. Kelompok Pengelola Hutan Adat desa Baru Pelepat, Kab. Bungo
  5. Kelompok Pengelola Hutan Adat desa Batu Kerbau, Kab. Bungo
  6. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) desa Sako Besar, Kab. Sarolangun

Desa-desa yang rencananya akan memulai inisiasi hutan desa dan akan mengirim surat Kepada Bupati masing-masing adalah : Desa Buat, Laman Panjang, Senamat Ulu, Batu Kerbau – kabupaten Bungo. Desa Hajran dan Tanah Garo – kabupaten Batang Hari.

[1] ICDP-TNKS : Integrated Conservation Devolepment Project of Kerinci Seblat Nasional Park, periode kerja 1996 – 2002

[2] RUPES : Rewarding up-land poor for environmental services. Program perlindungan keragaman hayati di dalam kebun karet campur. Kerjasama antara ICRAF, KKI-WARSI dan Yayasan Gita Buana. Program berlangsung dari 2004-2007

Ditulis oleh : Ratna Akiefnawati, Jasnari dan Iman Budisetiawan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: